Jakarta, Gatra.com- Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang siap maju dalam pilpres 2024 nanti, PDIP kian meradang.

Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, dalam konferensi pers, pada Senin (24/10) Ganjar sebenarnya tidak melanggar peraturan partai.

Hanya saja, lanjutnya. sanksi tersebut harus diberikan, mengingat pernyataan Ganjar tersebut telah menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat umum. Terlebih, Ganjar merupakan salah satu kader senior di PDI Perjuangan.

Dalam menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah Putra menjelaskan bahwa arah kebijakan internal PDIP, bahwa satu sisi apa yang dilakukan Ganjar ini normatif, hanya soal umum dan sebatas kegenitan politik. Tidak sampai lakukan mobilisasi kader atau struktur partai.

"Hanya saja, manuver politis Ganjar dan simpatisannya, potensial merusak konsolidasi partai, di mana Ganjar menabuh genderang peperangan opini sesama kader partai, Ganjar fokus menihilkan keberadaan Puan, sehingga pertarungan ini tidak sehat, sekaligus tidak berkelas." Jelasnya dalam wawancara bersama Gatra, Senin (24/10).

Selanjutnya, ambisi personal Ganjar membuatnya kehilangan kesetiaan pada partai, dan inilah sebenarnya yang menjadi pangkal sanksi itu.

"Ganjar seharusnya belajar dari rivalitas politik tokoh lain, semisal Basuki Tjahaja Purnama yang memilih memusuhi Anies Baswedan, rivalitas ini berseberang, tidak dalam satu perahu" ujarnya.

"Sementara Ganjar justru malah memusuhi pimpinannya sendiri, Puan. Maka cara ini jelas merugikan, Ganjar terlihat benar mementingkan diri sendiri, bukan partai," pungkasnya.